Medan | Neraca – Keluarga Mahasiswa (KEMA) Politeknik Negeri Medan (Polmed) kembali menggelar konsolidasi pada Jumat, 17 Oktober 2025, di Sekretariat Bersama (Sekber) Politeknik Negeri Medan. Konsolidasi tersebut menyoroti sejumlah isu internal dan eksternal, dengan fokus utama pada pertanggungjawaban Ketua BEM Polmed, Bonaerges Marbun, terkait berbagai tindakan kontroversial yang sempat menimbulkan polemik.
Dalam forum tersebut, Bonaerges secara terbuka mengakui serangkaian kesalahan pribadi yang dinilainya telah mencoreng nama baik Kampus, BEM, dan KEMA Polmed. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk mundur apabila amanah kepemimpinan sudah tidak lagi dapat dipercayakan kepadanya.
Pengakuan atas Sejumlah Isu
Beberapa isu yang menjadi pembahasan dan diakui oleh Ketua BEM Polmed antara lain:
- Pembocoran Informasi Konsolidasi dan Isu Eksternal
Ketua BEM Politeknik Negeri Medan (POLMED), Bonaerges, mengakui telah membocorkan informasi konsolidasi Aliansi ARMI (Aliansi Rakyat Menolak Impunitas). Ia menjelaskan bahwa tindakannya merupakan kekeliruan dalam menyikapi isu yang diangkat akun Instagram Marjinalis Kampus, yang bermula dari persoalan “makan bersama Pemda”. Bonaerges menuturkan, kesalahan fatalnya terletak pada harapannya untuk bertemu dengan oditur melalui informasi yang dibocorkan tersebut, namun justru memicu kegaduhan di lingkungan kampus.
Meski demikian, ia menegaskan tetap mendukung perjuangan keadilan bagi korban di pengadilan militer dan berjanji akan meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban, pihak LBH, serta pihak terkait lainnya. Isu pembocoran informasi ini kembali mencuat setelah sejumlah pihak menilai bahwa persoalan sebenarnya bukan sekadar masalah dana, melainkan adanya motif pribadi di balik tindakan tersebut.
Sumber internal menyebutkan bahwa Bonaerges diduga menjalin komunikasi dengan oditur, layaknya jaksa yang berpihak kepada korban. Tindakan ini dianggap tidak etis karena disertai penyebaran informasi yang seharusnya bersifat rahasia. Selain itu, ia disebut merasa tanggung jawabnya telah selesai setelah kasus MAF berakhir, sementara kasus MHS yang juga memerlukan pendampingan justru tidak lagi dikawal secara serius.
Sebagai Ketua BEM POLMED yang sebelumnya dikenal lantang menegakkan keadilan, sikap Bonaerges kini dipertanyakan setelah muncul kabar mengenai pertemuannya dengan Pangdam dalam sebuah acara makan malam. Ia pun mengakui kekhilafannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta berkomitmen menolak segala bentuk hubungan dengan pihak eksternal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak amanah mahasiswa.
- Foto dan Video di Kodam Bukit Barisan
Ia juga membenarkan kehadirannya di Kodam Bukit Barisan atas undangan pribadi. Bonaerges menegaskan bahwa kehadirannya tersebut tidak membawa nama BEM, namun mengakui kelalaiannya karena tidak melakukan klarifikasi kepada rekan-rekannya.
- Isu Hedonisme
Menanggapi isu hedonisme yang sempat beredar, Bonaerges menjelaskan bahwa ponsel yang disorot publik merupakan hadiah dari orang tua, sepeda motor yang digunakan adalah milik abangnya, dan kegiatan yang dianggap “hedon” hanyalah field trip kampus.
- Hubungan dengan BEM SI dan KontraS Sumut
Setelah mengajukan banding atas kasus sebelumnya, Bonaerges mengaku sempat berupaya menjalin komunikasi dengan BEM SI namun tidak mendapat tanggapan. Ia juga menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam kegiatan KontraS Sumut dilakukan atas ajakan pihak lembaga tersebut.
Selain itu, ia turut menyinggung upaya kabinetnya serta kabinet sebelumnya dalam memperjuangkan kasus MAF, yang menjadi awal pertemuannya dengan Habib, kakak kandung korban.
- Pembatalan Pemateri Sepihak Kegiatan Ladies
BEM Politeknik Negeri Medan (POLMED) kembali mendapat sorotan terkait pembatalan sepihak kegiatan Ladies yang sebelumnya telah direncanakan. Dalam kegiatan ini, panitia menghubungi seorang influencer sekaligus alumni POLMED sebagai pemateri. Awalnya, kedua belah pihak telah menyepakati kerja sama, bahkan influencer tersebut sudah menyiapkan materi dan membeli baju yang sesuai dengan tema acara sebagai bentuk profesionalisme. Namun tanpa diduga, panitia tiba-tiba mengganti pemateri tanpa konfirmasi terlebih dahulu dan langsung menaikkan flyer dengan nama pemateri lain.
Ketika influencer tersebut menanyakan kejelasan apakah acara dilakukan dua kali atau terjadi perubahan pemateri melalui WhatsApp yang sebelumnya digunakan panitia untuk mengajak kerja sama, pesan yang dikirim justru hanya centang satu, menandakan bahwa nomor influencer telah diblokir oleh panitia. Setelah influencer melakukan penyuaraan secara terbuka di Reels Instagram, pihak BEM berkomentar pada Reels tersebut (dalam hal ini Nova selaku panitia yang menghubungi) menyatakan bahwa WhatsApp-nya terblokir sendiri. Namun alasan tersebut dianggap tidak masuk akal, karena jika benar mengalami kendala teknis, mengapa Nova tidak menghubungi melalui media lain untuk memberikan klarifikasi atau pemberitahuan bahwa kerja sama dibatalkan?
Alasan yang disampaikan juga adalah karena keterbatasan dana. Namun, sebagai BEM yang membawa nama lembaga kampus, cara komunikasi seperti ini dinilai tidak profesional. Seharusnya, jika ada ketidaksesuaian dengan rate card yang diberikan, panitia cukup menyampaikan bahwa mereka tidak sanggup dan membatalkan secara baik-baik bukan menghilang begitu saja.
Masalah lebih diperparah karena, dalam kasus ini terjadi salah sasaran nama “Nova”. Pihak yang dianggap bersalah oleh publik justru Nova lain yang bukan bagian dari BEM periode saat ini. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi mencemarkan nama baik, karena tidak ada klarifikasi mengenai Nova yang sebenarnya dimaksud (hanya disebut “Nova” tanpa nama lengkap), sehingga publik berasumsi secara keliru.
Seharusnya, BEM segera menindaklanjuti dan membuat klarifikasi resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pencemaran nama baik. Namun, hingga saat ini belum ada klarifikasi ataupun tanggung jawab yang disampaikan oleh pihak BEM terkait permasalahan ini.
- Permasalahan dengan HMPS AB (Administrasi Bisnis)
Sebuah permasalahan etika muncul saat Rapat Keluarga Mahasiswa (KEMA) Politeknik Negeri Medan (Polmed) yang digelar via Google Meet 29 Juli 2025. Kontroversi ini melibatkan perwakilan Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis (HMPS AB), Kayla, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) BEM Polmed, Reta, terkait kriteria penilaian program Pofty.
Masalah bermula ketika Kayla mempertanyakan detail kriteria penilaian. Namun, respons Reta dinilai tidak profesional. Alih-alih menjawab langsung saat rapat, Reta justru menghubungi anggota HMPS AB lain melalui chat WhatsApp dan meminta agar Kayla “dilobi.”
Terkait hal ini, pihak BEM Polmed sempat mengajukan permintaan kepada Kayla agar Reta membuat video klarifikasi dan mengunggahnya. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Kayla. Ia beralasan penolakan didasari oleh kekhawatiran akan jejak digital di masa depan.
Ironisnya, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut atas kasus tersebut. Bahkan, Presiden Mahasiswa tidak pernah menyampaikan permintaan maaf. Hal ini memunculkan pertanyaan besar mengapa BEM bisa meminta maaf secara terbuka kepada influencer luar kampus, tetapi tidak menunjukkan sikap menghargai mahasiswa internalnya sendiri (HMPS AB)
Menurut Kayla dalam konsolidasi, hal ini sangat mengecewakan dan menunjukkan kurangnya rasa hormat antarmahasiswa dalam lingkup internal kampus.
- Tanggung Jawab dan Keberlanjutan Kepemimpinan
Dalam sesi konsolidasi, Bonaerges menegaskan bahwa seluruh kesalahan yang terjadi menjadi tanggung jawab moralnya sebagai ketua. Ia menyatakan siap melepaskan jabatan apabila kepercayaan dari anggota KEMA sudah hilang, meskipun secara pribadi ia masih merasa sanggup menjalankan amanah tersebut.
Mengacu pada Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang KEMA, disebutkan bahwa masa jabatan dapat diberhentikan apabila seorang ketua terbukti melakukan kegiatan yang melanggar hukum.
Terkait kelanjutan kepemimpinan, disepakati bahwa apabila Ketua BEM Polmed turun, maka Wakil Ketua BEM akan melanjutkan kepemimpinan hingga akhir periode. Jika rekan-rekan KEMA tidak menyetujui hal tersebut, maka akan dilakukan perundingan lebih lanjut pada Konferensi Mahasiswa (KOMA). Ketua BEM juga memiliki opsi untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Namun, jika Plt tidak disetujui, maka penentuan kepemimpinan akan dikembalikan kepada kesepakatan bersama anggota KOMA.
Menutup sesi konsolidasi, Bonaerges menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama kurang lebih delapan bulan masa kepemimpinannya. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk turun apabila itu menjadi keputusan bersama.
Berdasarkan hasil Konferensi Mahasiswa (KOMA) III, disepakati bahwa apabila ada dorongan untuk mengadakan konferensi lanjutan, maka pelaksanaannya akan segera dilakukan. KOMA IV rencananya akan diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) setelah pelaksanaan UTS, tepatnya pada hari Sabtu, 25 Oktober 2025 mendatang.
