Medan | Neraca – Keluarga Mahasiswa (KEMA) Politeknik Negeri Medan menggelar Sidang Umum I (Sidum I) periode 2025/2026 selama dua hari, yakni Sabtu, 9 Mei 2026 dan Sabtu, 23 Mei 2026, bertempat di Aula Gedung Direktorat Lantai 5 Politeknik Negeri Medan. Forum tertinggi mahasiswa ini membahas justifikasi sebelas program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Polmed, dengan hasil satu program disetujui tanpa catatan, enam program disetujui dengan catatan, dan empat program ditolak.
Sidang dihadiri oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), serta Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Neraca. Pembahasan berlangsung dinamis dengan sejumlah perdebatan substantif terkait urgensi, kematangan konsep, serta mekanisme pelaksanaan program kerja yang diajukan.
Pembahasan Program Kerja
- NAKODA (Navigasi Koordinasi & Administrasi): Ditolak
Program pelatihan peningkatan kapasitas sekretaris HMPS dan UKM tersebut dikemas dalam bentuk mentoring classse banyak empat pertemuan dan satu workshop. Kepala Departemen Kesekretariatan, Dita Liana, menjelaskan bahwa NAKODA dirancang untuk menyeragamkan pemahaman administrasi antarorganisasi mahasiswa.
Dalam pembahasan, forum menyoroti belum jelasnya dasar permasalahan yang melatarbelakangi pengajuan program, khususnya terkait konsistensi standar administrasi di lingkungan KEMA Polmed. Sejumlah peserta menilai persoalan utama terletak pada perbedaan penerapan format administrasi di lapangan.
Ketua HMPS Administrasi Bisnis, Kayla Amanda, menekankan perlunya ketetapan standar administrasi sebelum pelatihan dilaksanakan. Sementara itu, Ketua HMPS TRPL, Fadel Dizwara, menyoroti ketidaksesuaian antara materi yang disampaikan dengan praktik administrasi di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Departemen Kesekretariatan menyampaikan bahwa program ini merupakan upaya penyelarasan dan penguatan pemahaman administrasi, serta akan melibatkan pemateri dari unsur dosen dan praktisi kesekretariatan.
Melalui dinamika pembahasan tersebut, forum menyimpulkan bahwa usulan kegiatan belum memiliki kejelasan dalam menjawab persoalan utama terkait konsistensi standar administrasi yang menjadi latar belakang pengajuannya.
- RGD (RAB Go Digital: Solusi Mudah Susun Anggaran): Disetujui dengan catatan
Departemen Keuangan BEM Polmed mengajukan RGD sebagai inovasi berupa pengembangan website penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bagi bendahara HMPS dan UKM. Sistem ini dirancang dengan fitur input otomatis serta ekspor ke format Excel sesuai standar administrasi kampus. Kepala Departemen Keuangan, Umi Nurfadilah Siregar, menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk mempermudah proses penyusunan anggaran di lingkungan organisasi mahasiswa.
Dalam pembahasan, sejumlah peserta forum mempertanyakan urgensi pengembangan sistem tersebut, mengingat fungsi serupa dinilai telah dapat dilakukan melalui perangkat lunak spreadsheet yang umum digunakan. Forum juga menyoroti belum adanya keterlibatan Jurusan Komputer Informatika (KI) sejak tahap awal pengajuan.
Presiden Mahasiswa Polmed menegaskan pentingnya kolaborasi lintas program studi agar pengembangan sistem berjalan sesuai kebutuhan serta tidak tumpang tindih dengan program kerja lain yang telah ada maupun yang sedang direncanakan.
Melalui berbagai tanggapan tersebut, forum kemudian menilai bahwa usulan pengembangan sistem ini masih dapat diimplementasikan dengan sejumlah catatan terkait batas pagu anggaran, perubahan judul menjadi SIGMA BEM, kolaborasi dengan Jurusan Komputer Informatika (KI), serta penyerahan pengelolaan sistem kepada BEM Polmed setelah selesai dikembangkan.
- Creative Preneur Bootcamp: Ditolak
Kegiatan pelatihan kewirausahaan berbasis praktik tersebut dirancang berlangsung selama dua hari, mencakup workshop pengembangan ide bisnis hingga praktik penjualan langsung di lingkungan kampus. Ketua HMPS TRPL, Fadel Dizwara, menilai durasi pelaksanaan belum memadai untuk membangun kemampuan kewirausahaan secara komprehensif, serta menyoroti belum adanya mekanisme seleksi peserta.
Dari sisi lain, Peninjau Samuel Alfred Richardo Napitupulu mempertanyakan keterlibatan pelaku UMKM yang dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan praktik penjualan. Selain itu, konsep kegiatan masih dipandang perlu penguatan, terutama pada aspek keberlanjutan pembinaan setelah kegiatan berlangsung.
Berbagai pertimbangan tersebut membuat rancangan kegiatan ini belum dianggap memiliki fondasi yang cukup kuat, khususnya pada aspek keberlanjutan dan dampak jangka panjang.
- POLA (Polmed Ormawa Legacy) Award: Disetujui dengan catatan
Departemen Dalam Negeri menginisiasi program apresiasi yang memberikan penghargaan kepada HMPS dan UKM atas pelaksanaan program kerja yang dinilai inovatif dan berdampak. Kepala Departemen Dalam Kampus, Tongku Guru Siregar, menjelaskan bahwa mekanisme penilaian mencakup tiga kategori, yaitu Excellence in Organization, Program Initiative Award, serta Impact & Innovation Award.
Inisiatif tersebut mendapat respons positif karena dinilai dapat mendorong budaya kompetitif antarorganisasi mahasiswa. Meski demikian, muncul permintaan agar indikator penilaian disusun lebih terukur, jelas, dan berbasis waktu agar hasilnya tidak bersifat subjektif.
- Sumatera Techlogic 2026: Disetujui dengan catatan
Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) mengajukan program pengembangan kapasitas mahasiswa di bidang teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mencakup pelatihan, lomba karya tulis ilmiah, serta lomba poster tingkat Sumatra. Kepala Departemen IPTEK, Chintya Amanda, menjelaskan bahwa kegiatan diawali dengan pelatihan pemanfaatan AI dalam riset dan desain, kemudian dilanjutkan dengan kompetisi sebagai bentuk implementasi materi.
Forum menilai kegiatan tersebut memiliki nilai akademik yang baik serta relevan dengan perkembangan teknologi, dengan catatan karya pemenang akan dipublikasikan, sementara peserta lainnya akan diberikan pembinaan.
- Festival Seni dan Sportivity: Disetujui dengan catatan
Departemen Seni dan Olahraga mengajukan program yang menggabungkan berbagai kegiatan lomba, mulai dari tari kreasi, vokal solo, fotografi, poster, hingga pameran karya, yang dilanjutkan dengan fun run serta ditutup dengan konser musik di Taman Gedung N. Kepala Departemen, Tengku Muhammad Taufiq, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang ekspresi sekaligus upaya mempererat kebersamaan antarwarga KEMA Polmed.
Forum memberikan apresiasi terhadap konsep kegiatan yang inklusif dan melibatkan beragam minat mahasiswa, namun memberikan catatan terkait peningkatan sosialisasi serta kejelasan mekanisme penentuan hadiah, termasuk perlunya Kumpul KEMA sebelum pelaksanaan dan pengumuman prize pool lebih awal melalui media resmi sebelum pendaftaran dibuka.
- GENPREST (Gerakan Dana untuk Prestasi Mahasiswa): Disetujui dengan catatan
Program beasiswa dari Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa bertujuan memberikan bantuan finansial kepada mahasiswa berprestasi yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mekanisme pelaksanaannya meliputi sosialisasi, seleksi berkas, penilaian karya ilmiah atau karya gambar bertema kesehatan mental, wawancara, hingga survei lapangan. Pada tahap akhir juga dijadwalkan seminar kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai bentuk edukasi terkait isu kesejahteraan mahasiswa.
Dalam pembahasan, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Rafael Sinaga, menyoroti adanya surat edaran direktorat yang melarang pungutan di lingkungan mahasiswa, sehingga skema open donation perlu dipastikan tidak mengandung unsur paksaan dalam pelaksanaannya.
Pada sesi diskusi, muncul pandangan bahwa mekanisme seleksi sebaiknya menempatkan kondisi ekonomi sebagai pertimbangan utama dalam penentuan penerima bantuan, sementara aspek prestasi diposisikan sebagai nilai tambah.
Pihak BEM menegaskan bahwa penggalangan dana dilakukan secara sukarela tanpa pungutan wajib. Setelah melalui pembahasan lebih lanjut, kegiatan tersebut akhirnya disetujui dengan sejumlah catatan yang bersifat ketat.
- REDAKSI (Ruang Dialektika Vokasi): Disetujui
Forum diskusi publik yang digagas Departemen Analisis Kebijakan Internal dan Eksternal tersebut diposisikan sebagai ruang dialektika antara mahasiswa, tokoh intelektual, dan pemangku kebijakan kampus, dengan fokus pada relevansi kurikulum pendidikan vokasi. Kepala Departemen, M. Hariansyah, menjelaskan bahwa REDAKSI tidak hanya berupa seminar, melainkan forum interaktif yang dipandu moderator dan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan (policy brief) sebagai bentuk evaluasi sistem pendidikan vokasi di Politeknik Negeri Medan.
Dalam pembahasan, Ketua HMPS TRPL Muhammad Fadel Dizwara menilai mekanisme kegiatan masih cenderung menyerupai seminar karena diawali pemaparan materi sebelum sesi diskusi. Ia menyebut pola tersebut belum sepenuhnya mencerminkan konsep dialektika yang diharapkan, sehingga menyarankan agar format dibuat lebih interaktif seperti talk show agar pertukaran gagasan berlangsung dua arah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Departemen Analisis Kebijakan Internal dan Eksternal menjelaskan bahwa pemateri tetap diperlukan sebagai pemantik awal sebelum sesi diskusi dibuka kepada peserta. Ia juga menegaskan bahwa REDAKSI berbeda dari forum sebelumnya karena menghadirkan tokoh intelektual serta pemangku kebijakan, tidak hanya sebatas diskusi internal mahasiswa seperti Kumpul KEMA.
Dalam pembahasan lanjutan, Presiden Mahasiswa menegaskan bahwa REDAKSI juga dirancang menghasilkan keluaran berupa rekomendasi atau surat kesepakatan yang dapat ditandatangani pimpinan kampus sebagai bentuk tindak lanjut bersama. Ia menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang advokasi terhadap isu ketenagakerjaan, khususnya terkait persepsi kesenjangan peluang kerja antara lulusan vokasi dan sarjana. Melalui forum tersebut, mahasiswa diharapkan dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemangku kebijakan, termasuk pihak ketenagakerjaan, guna memperkuat posisi lulusan vokasi di dunia kerja.
Namun, Peninjau Samuel Alfred Richardo Napitupulu menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai bahwa persoalan peluang kerja tidak semata disebabkan oleh perbedaan gelar, melainkan kompetensi individu. Karena itu, ia menyarankan agar fokus kegiatan lebih diarahkan pada perbaikan sistem pendidikan di kampus, seperti peningkatan relevansi mata kuliah dengan kebutuhan industri serta pembaruan fasilitas pembelajaran, dibandingkan memperluas forum dengan pihak eksternal.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa tetap menegaskan bahwa data tingkat pengangguran lulusan vokasi menjadi salah satu dasar pertimbangan penting, sehingga dialog dengan pemangku kebijakan eksternal tetap diperlukan untuk memperjuangkan penguatan posisi lulusan politeknik.
Setelah melalui pembahasan, forum akhirnya menyetujui pelaksanaan REDAKSI dengan sejumlah penyesuaian teknis pada pelaksanaan kegiatan.
- Industrial Excellence Forum 2026: Ditolak
Program berupa seminar nasional atau talkshow interaktif yang menghadirkan narasumber dari industri serta praktisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut menjadi salah satu pembahasan paling hangat dalam sidang. Sesuai kesepakatan forum untuk efisiensi waktu, pemaparan tidak dilakukan, dan peserta diminta membaca langsung dokumen program kerja sebelum memasuki sesi tanya jawab.
Pemimpin Umum LPM Neraca, Valerie Kheista Namira, membuka pembahasan dengan mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut. Ia menilai agenda serupa telah sering dilaksanakan di lingkungan kampus, sementara materi terkait industri dan K3 pada dasarnya telah diperoleh mahasiswa melalui perkuliahan. Ia juga membandingkan dengan program kerja sebelumnya, Link Industry, yang dinilai lebih memiliki esensi karena berfokus pada pelaporan tempat magang mahasiswa.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Departemen Luar Kampus menyampaikan, “Kakak enggak baca program kerja saya ya? Padahal sudah saya paparkan sejelas-jelasnya. Harusnya kakak baca dulu sebelum bertanya,” saat menanggapi pertanyaan terkait urgensi program.
Pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh Valerie yang menegaskan bahwa dirinya telah membaca dokumen tersebut, bahkan kembali membacakan bagian yang relevan di hadapan forum.
Dalam pembahasan lanjutan, Kepala Departemen Luar Kampus juga menyampaikan bahwa program tersebut pada dasarnya ditujukan untuk internal BEM, namun tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa umum. Hal tersebut langsung direspons oleh Ketua HMPS TRPL, Fadel Dizwara, yang menegaskan, “Interupsi! Pernyataan tadi Anda mengatakan proker kami untuk BEM. Betul tidak, Kawan-kawan? Proker kalian yang kalian buat itu untuk mahasiswa Politeknik Negeri Medan, bukan untuk BEM! Dari situ saja kalian sudah salah. Perkataan apa itu? Kalau proker kalian untuk BEM, ngapain kami di sini?”
Pernyataan tersebut disambut persetujuan sebagian besar peserta forum. Presiden Mahasiswa kemudian meluruskan bahwa terjadi kekeliruan penyampaian, dan menegaskan bahwa sasaran kegiatan sesuai dokumen mencakup mahasiswa Polmed serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Menteri Luar Negeri BEM juga menyampaikan bahwa kegiatan akan menghadirkan praktisi K3 yang terjun langsung ke lapangan, bukan hanya akademisi, serta disertai rencana kerja sama company visit bagi mahasiswa setelah pelaksanaan program. Namun setelah melalui musyawarah dan lobi singkat, forum memutuskan Industrial Excellence Forum 2026 tidak disetujui untuk dilaksanakan pada periode berjalan.
Di penghujung sesi, Kepala Departemen Luar Kampus menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan penyampaian selama sidang. Ketua HMPS TRPL kemudian mengevaluasi jalannya forum dengan menegaskan perlunya perbaikan etika komunikasi dalam forum-forum berikutnya.
- LANTANG (Langkah Tangguh: Edukasi Anak Siaga Bencana dan Peduli Lingkungan): Disetujui dengan catatan
Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Tiga Pancur, Berastagi, dengan tujuan memberikan edukasi mitigasi bencana, keselamatan diri, pembiasaan hidup bersih, serta pendekatan trauma healing kepada anak-anak setempat.
Dalam pembahasan, Peninjau Samuel Alfred Richardo Napitupulu menyoroti komposisi kepanitiaan yang dinilai masih didominasi oleh BEM. Ia menilai keterlibatan mahasiswa seharusnya lebih difokuskan pada partisipasi mahasiswa umum. Menurutnya, hal tersebut dapat memperluas ruang pengembangan kapasitas mahasiswa sekaligus memperkuat fungsi BEM sebagai wadah pengembangan diri, di mana mahasiswa non-ormawa dapat memperoleh kesempatan yang setara.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Mahasiswa menjelaskan bahwa keterlibatan panitia dari BEM tetap diperlukan mengingat kegiatan berlangsung selama dua hari dan membutuhkan pendampingan yang menyeluruh di lapangan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa komposisi kepanitiaan akan dievaluasi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, forum menyetujui pelaksanaan kegiatan dengan catatan jumlah peserta dapat ditambah dengan ketentuan apabila peserta lebih dari 70 orang, maka keterlibatan BEM dibatasi maksimal 35 orang, sedangkan apabila kurang dari 70 orang, keterlibatan BEM dibatasi maksimal 25 orang. Selain itu, BEM diminta untuk melakukan follow up pascapelaksanaan program kerja guna mengevaluasi kebermanfaatan kegiatan bagi masyarakat.
- Jejak Juang, Mahasiswa Pejuang Mimpi Polmed: Ditolak
Program dari Departemen Komunikasi dan Informasi tersebut dirancang untuk memproduksi film dokumenter inspiratif yang mengangkat perjuangan mahasiswa Politeknik Negeri Medan dalam menempuh pendidikan di tengah berbagai keterbatasan, baik ekonomi, keluarga, maupun kesehatan. Rangkaian kegiatannya meliputi open recruitment narasumber, seleksi partisipan berdasarkan relevansi cerita, wawancara mendalam, proses pengambilan gambar, hingga penyuntingan film dokumenter berdurasi 10–20 menit yang rencananya ditayangkan melalui screening sebelum disebarluaskan di media sosial resmi BEM Polmed.
Dalam pembahasan, forum menilai konsep kegiatan masih perlu diperjelas, terutama pada aspek keberlanjutan serta dampak yang dihasilkan setelah publikasi dokumenter, sehingga forum tidak menyetujui pelaksanaan program.
Penutup dan Pengesahan Hasil Sidang
Sidang ditutup dengan pembacaan Surat Keputusan DPM sebagai dasar pengesahan seluruh hasil pembahasan program kerja BEM Polmed periode 2025/2026, dilanjutkan dengan pembacaan doa penutup dan sesi dokumentasi bersama. Hasil sidang ini menjadi acuan resmi pelaksanaan program BEM selama satu periode ke depan. (EBN/SAS)
