Medan | Neraca – Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Sumatera Utara bersama Asosiasi Planters Muda Indonesia (APMI) Wilayah Sumatera Utara menggelar National Energy Policy Forum (NEPF) 2026 di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, Sabtu (12/9/2026). Forum mengangkat tema “Mandatori Biodiesel B50: Akselerasi Hilirisasi Sawit dalam Memperkuat Kedaulatan Energi Nasional dan Transisi Energi Berkelanjutan”.
Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, akademisi, industri, petani sawit, pekerja sektor energi, hingga mahasiswa dan generasi muda. Forum diarahkan untuk membahas kebijakan mandatori biodiesel B50 dari berbagai perspektif, terutama terkait kesiapan perkebunan rakyat, industri sawit, ketahanan energi, sumber daya manusia, serta peran generasi muda dalam transisi energi nasional.
Sejumlah narasumber hadir dalam forum, di antaranya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Fariz Haholongan Hutagalung, akademisi Dr. Ir. Hamdani, S.Si., MP, IPM., ASEAN Eng., Sekretaris Jenderal FSPPB Sutrisno, Ketua Umum SPKS Sabarudin, ME, serta Ketua APMI Sumut Ananda Afriandi. Forum juga menghadirkan unsur pemerintah dan akademisi dalam sesi pembukaan.
B50 Dibahas dari Sisi Perkebunan hingga Industri
Memasuki Sesi Diskursus Energi Nasional, pembahasan diawali dengan isu penguatan produktivitas dan kesiapan perkebunan rakyat Sumatera Utara dalam mendukung keberlanjutan mandatori biodiesel B50.
Materi tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, Fariz Haholongan Hutagalung. Pembahasan mengenai perkebunan rakyat menjadi penting karena keberlanjutan pasokan bahan baku biodiesel berkaitan dengan produktivitas sektor perkebunan.
Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai B50 sebagai strategi kedaulatan energi nasional. Akademisi Dr. Ir. Hamdani, S.Si., MP, IPM., ASEAN Eng. membahas peluang, tantangan, serta dampak mandatori B50 terhadap industri sawit Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal FSPPB Sutrisno membawa perspektif industri energi dan sumber daya manusia melalui materi mengenai penguatan ketahanan energi nasional dalam implementasi mandatori biodiesel B50.
Ketiga materi tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta.
Kesiapan Industri dan Rantai Pasok Jadi Sorotan
Pembahasan mengenai kesiapan industri turut menjadi perhatian dalam forum. Ketua APMI Sumatera Utara, Ananda Afriandi, menilai Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk mendukung penerapan B50. Namun, potensi tersebut perlu diikuti dengan penguatan infrastruktur, distribusi, pengolahan, serta kepastian kebijakan.
Menurut Ananda, kesiapan industri tidak hanya berkaitan dengan kapasitas produksi, tetapi juga konsistensi seluruh rantai pasok, termasuk distribusi dari kebun-kebun rakyat yang tidak selalu mudah dijangkau.
“Kesiapan industri itu tidak hanya soal kemampuan produksi, tapi juga bagaimana seluruh rantai pasok bisa berjalan secara konsisten,” ujarnya.
Ia juga menyebut Sumatera Utara berpeluang menjadi salah satu pusat hilirisasi sawit nasional, bukan sekadar pemasok bahan baku. Untuk itu, investasi dan pengembangan industri hilir dinilai perlu diperkuat melalui kepastian regulasi serta dukungan infrastruktur seperti kawasan industri, fasilitas pengolahan, dan logistik.
Menurutnya, pengembangan ekosistem hilirisasi yang terintegrasi dari bahan baku, industri pengolahan, infrastruktur, hingga pasar menjadi salah satu hal yang perlu didorong.
Petani Sawit Masuk dalam Pembahasan B50
Memasuki sesi kedua, NEPF 2026 secara khusus membahas peran petani sawit dalam mendukung mandatori biodiesel B50 melalui peningkatan produktivitas, kemitraan, dan keberlanjutan.
Materi tersebut disampaikan Ketua Umum SPKS, Sabarudin, ME. Pembahasan ini membawa perspektif perkebunan rakyat ke dalam diskusi kebijakan energi, terutama mengenai posisi petani dalam rantai pasok bioenergi nasional.
Kehadiran perspektif petani menjadi bagian dari upaya forum untuk melihat penerapan B50 tidak hanya dari sisi kebijakan dan industri, tetapi juga dari pihak yang berada pada sektor hulu perkebunan sawit.
Sesi tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama peserta sebelum agenda penyerahan plakat kepada narasumber dan sponsor serta dokumentasi bersama.
Ketahanan Energi dan Kepentingan Masyarakat
Ketua Panitia NEPF 2026, Nazmi Lail Rahmana Harahap, menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan hasil kolaborasi DEM Sumut dan APMI Sumut yang didorong oleh terbitnya regulasi pemerintah mengenai mandatori B50.
Menurut Nazmi, mahasiswa, khususnya dari bidang pertanian, perlu memahami kebijakan tersebut beserta dampaknya terhadap masyarakat agar dapat ikut berkontribusi dalam pembahasan kebijakan energi ke depan.
Salah satu isu yang disorot dalam forum adalah ketahanan energi nasional. Nazmi juga menyoroti potensi persoalan pembagian pemanfaatan minyak kelapa sawit untuk kebutuhan biodiesel dan minyak goreng.
“Untuk pembagian minyak goreng atau B50 ini masih agak rancu,” ujarnya.
Ia berharap penerapan kebijakan B50 mempertimbangkan berbagai implikasi terhadap masyarakat, termasuk dampaknya terhadap kebutuhan pangan dan kesejahteraan publik.
Ketua DEM Sumatera Utara, Muhammad Fahrozi Harif, turut menyoroti kesiapan implementasi B50 di tingkat daerah. Menurutnya, kebijakan yang bersifat nasional perlu diterjemahkan dengan mempertimbangkan kondisi daerah penghasil sawit seperti Sumatera Utara.
“Per hari ini kita bicara kebijakan B50 itu masih terpusat. Kita harus bedah bicara kebijakan B50 ini, bagaimana setiap daerah terutama daerah penghasil kelapa sawit seperti kita, Sumatera Utara, dapat menjadi penerima manfaat,” ujar Fahrozi.
Ia juga menyoroti ketersediaan data produksi sawit di Sumatera Utara yang dinilai penting untuk memetakan kebutuhan dan pasokan bahan baku B50.
“Yang bisa saya pastikan bahkan Provinsi Sumatera Utara tidak punya database itu,” katanya.
Generasi Muda Didorong Kawal Transisi Energi
Setelah sesi diskursus, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Energy Youth Talk yang mengangkat tema “Kepemimpinan Generasi Muda dalam Mendukung Transisi Energi Nasional”.
Sesi ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk membahas peran dan kepemimpinan mereka dalam isu energi. Diskusi interaktif kemudian dilakukan bersama narasumber dan peserta.
Fahrozi menilai keterlibatan generasi muda dalam ruang pembahasan dan pengambilan kebijakan energi masih perlu diperkuat. Menurutnya, mahasiswa perlu meningkatkan literasi mengenai regulasi energi sekaligus ikut mengawasi penerapannya.
Pandangan serupa muncul dari peserta forum. Muhammad Farhan Almunawar, mahasiswa Polbangtan Medan, mengatakan kegiatan tersebut membuka pemahamannya mengenai arah dan tujuan kebijakan B50.
Sementara itu, Muhammad Reza, mahasiswa Program Studi Agroteknologi Universitas Islam Sumatera Utara dan penerima beasiswa BPDP Sawit, menilai edukasi mengenai pemanfaatan sawit sebagai sumber energi perlu diperluas kepada masyarakat.
“Pemahaman kita perlu acara-acara seperti ini, perlu kita sebarluaskan bukan hanya kepada mahasiswa, juga masyarakat,” ujar Reza.
Dilanjutkan dengan Rekomendasi Kebijakan dan Peluncuran Website
NEPF 2026 tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga diarahkan menghasilkan Policy Recommendation yang dapat disampaikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kebijakan energi yang mempertimbangkan kesiapan industri, daerah penghasil sawit, masyarakat, serta generasi muda.
Selain itu, panitia juga meluncurkan situs resmi DEM Sumatera Utara sebagai pusat informasi dan publikasi kajian energi. Peluncuran tersebut dilakukan setelah rangkaian ISHOMA dan sebelum pelaksanaan Energy Youth Talk.
Melalui NEPF 2026, DEM Sumut dan APMI Sumut mempertemukan berbagai perspektif dalam membahas mandatori B50, mulai dari pemerintah, akademisi, industri, petani, pekerja, hingga generasi muda. Forum tersebut diharapkan menjadi langkah kolaboratif dalam mengawal penerapan kebijakan energi sekaligus mendorong hilirisasi sawit dan kedaulatan energi nasional. (SAS)
