Neraca – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Papua sepanjang 2026 kembali mengancam kelestarian ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Peningkatan titik panas, khususnya di Papua Selatan, terjadi di tengah ekspansi proyek pangan, energi, dan perkebunan yang turut meningkatkan tekanan terhadap kawasan hutan.
Berdasarkan pemantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan satelit NASA FIRMS hingga 8 November 2026 pukul 18.00 WIB, Papua Selatan mencatat 427 titik panas dengan estimasi luas area terbakar mencapai 830 hektare. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat sedikitnya 8.324 titik panas tersebar di seluruh wilayah Papua selama Januari hingga Oktober 2026.
Dalam catatannya, WALHI menemukan 1.834 titik panas berada di kawasan Food Estate, 913 titik di kawasan kebun tebu atau Energy Estate, 1.221 titik di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan 560 titik di konsesi perkebunan kelapa sawit. Temuan tersebut mendorong pemerintah menelusuri dugaan pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah konsesi perusahaan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kristomei Sianturi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta unsur TNI dan Polri untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan. Langkah ini menindaklanjuti surat Menteri Kehutanan kepada Gubernur Papua Selatan pada 4 November 2026 yang meminta klarifikasi mengenai kondisi lahan di wilayah tersebut.
Dalam rapat terbatas penanganan karhutla di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), BNPB juga telah memaparkan hasil identifikasi awal titik panas di sejumlah wilayah konsesi, termasuk yang berada di area PT Merauke Sarjaya dan PT Selaras Inti Semesta. Namun, temuan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lapangan dan belum membuktikan keterlibatan perusahaan dalam pembakaran.
Dampak karhutla tidak hanya terlihat dari kerusakan hutan dan hilangnya habitat dan sumber pakan satwa liar, tetapi juga terganggunya kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada alam. Hutan merupakan sumber pangan, obat-obatan, mata pencaharian, sekaligus ruang sosial dan budaya bagi mereka. Kebakaran di kawasan gambut juga berpotensi mengganggu fungsi penyimpanan air dan melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar. Kerusakan tersebut semakin mengkhawatirkan apabila terjadi berulang kali di kawasan yang sama.
Laporan ABC Indonesia pada 5 November 2026 mencatat kesaksian Naftali Esau Retraubun, warga Kampung Kolam, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, yang menyebut jarak pandang akibat kabut asap di sekitar rumahnya hanya berkisar lima hingga sepuluh meter pada kondisi terburuk. Anak-anak mengalami mata merah, batuk, dan sesak napas, sementara aktivitas menangkap ikan dan mencari hasil hutan turut terganggu.
Dalam menangani karhutla di Papua Selatan, BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait memperkuat upaya pemadaman melalui pengerahan personel serta penyediaan peralatan di wilayah terdampak. Keterlibatan TNI, Polri, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) turut didorong untuk mempercepat penanganan kebakaran di lapangan. Pada 31 Oktober 2026, BNPB menyerahkan bantuan logistik dan peralatan pemadaman senilai sekitar Rp177 juta kepada Pemerintah Kabupaten Merauke. Bantuan tersebut meliputi pompa air, jet shooter, selang pemadam, nozzle, sepatu pelindung, dan masker untuk mendukung kesiapan masyarakat dalam melakukan pemadaman awal.
Pemerintah juga memperkuat dukungan operasi udara. Berdasarkan laporan BNPB per 8 November 2026, penanganan karhutla secara nasional didukung 25 helikopter untuk operasi water bombing serta 18 pesawat untuk patroli, CASA, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Sementara itu, penanganan di Papua Selatan turut diperkuat melalui OMC yang dilaksanakan BNPB bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Berdasarkan laporan TNI AU, hingga 4 November 2026 operasi tersebut telah mencapai 21 sorti penerbangan dengan total 21.000 kilogram natrium klorida (NaCl) yang disemai untuk meningkatkan potensi pembentukan awan hujan.
Selain memanfaatkan drone dan sistem pemantauan digital untuk mendeteksi titik api serta memetakan status lahan, BNPB bersama BMKG juga memperkuat upaya antisipasi melalui penyediaan peta potensi titik api dan prakiraan hujan hingga tingkat kecamatan untuk periode tiga sampai sepuluh hari ke depan. Upaya tersebut didukung dengan penguatan integrasi data antarkementerian dan lembaga, mencakup informasi perizinan sektor kehutanan, Hak Guna Usaha (HGU), perkebunan, hingga pertambangan. Menurut Kepala BNPB Kristomei Sianturi, kelengkapan data tersebut diperlukan untuk meningkatkan akurasi pemetaan lokasi kebakaran sekaligus mendukung pengembangan sistem peringatan dini agar potensi kebakaran dapat diantisipasi sebelum meluas.
Namun, upaya tersebut mendapat sorotan karena penanganan dinilai belum sebanding dengan besarnya ancaman kebakaran di Papua. Peneliti Senior Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, menilai kebakaran di sejumlah kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) belum memperoleh penanganan yang semestinya. Ia juga mempertanyakan keberadaan tim dan helikopter pemadam di wilayah tersebut, mengingat kebakaran telah berlangsung sejak Agustus 2026 dan seharusnya dapat diantisipasi lebih awal. Ia turut menyoroti informasi alokasi tim dan helikopter di situs BNPB yang dinilainya belum menunjukkan penanganan khusus untuk Papua.
“Papua tidak menjadi prioritas, sudah terjadi sejak 2015, 2019, 2023, ditambah 2026 sudah ada PSN masuk,” kata Sapta.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman setelah api meluas. Pengawasan terhadap pembukaan lahan dan aktivitas di kawasan konsesi perlu diperkuat, disertai penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran serta penegakan hukum yang transparan. Evaluasi perizinan dan pemulihan kawasan terbakar juga diperlukan agar kebakaran tidak terus berulang.
Hutan Papua bukan sekadar kawasan untuk kepentingan pembangunan, melainkan ruang hidup masyarakat adat, habitat satwa, dan ekosistem yang menopang keseimbangan lingkungan. Karena itu, perlindungannya harus dilakukan melalui pencegahan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Sebab, ketika hutan terbakar, seluruh kehidupan yang bergantung padanya turut terancam. (AS)
Referensi:
