Medan | Neraca – Aliansi mahasiswa yang terdiri dari Politeknik Negeri Medan (Polmed), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Universitas Negeri Medan (Unimed), Quality University, dan Universitas Medan Nusantara (UMN) menggelar aksi unjuk rasa di Kota Medan pada Rabu, 17 Juni 2026. Aksi yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Sumatera Utara tersebut bertujuan menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat terkait sejumlah isu nasional yang dinilai memerlukan perhatian pemerintah.
Rangkaian kegiatan diawali dengan berkumpulnya mahasiswa Polmed dan USU di Lapangan Benteng Medan. Sambil menunggu kedatangan massa dari UINSU dan Unimed, para peserta aksi melakukan berbagai persiapan, mulai dari koordinasi lapangan, membagikan selebaran berisi aspirasi dan tuntutan aksi, hingga menuliskan berbagai kritik serta slogan protes pada spanduk yang akan digunakan selama demonstrasi berlangsung. Sejumlah spanduk yang dibentangkan memuat tulisan seperti “Menuju Indonesia Cemas” dan “Evaluasi MBG, #MBGLadangKoruptor” sebagai bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah. Selain itu, mahasiswa juga membagikan lembaran kertas kepada peserta aksi dan masyarakat sekitar yang berisi poin-poin tuntutan serta pandangan mahasiswa terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan saat ini.
Setelah seluruh massa berkumpul, peserta aksi mulai menyusun barisan untuk long march dari Lapangan Benteng menuju Lapangan Merdeka pada pukul 15.30 WIB. Dengan membawa spanduk, poster, dan lembaran kertas, para mahasiswa berjalan sambil menyuarakan yel-yel perjuangan dan seruan aspirasi. Massa aksi tiba di Lapangan Merdeka sekitar pukul 15.40 WIB dan langsung memulai agenda utama demonstrasi.
Kegiatan di Lapangan Merdeka diawali dengan pembacaan Sumpah Mahasiswa. Pembacaan sumpah tersebut menjadi simbol komitmen bersama mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengawal berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa tujuh tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut meliputi stabilisasi nilai tukar rupiah secara cepat dan tepat, reformasi total tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), peninjauan ulang Undang-Undang Polri yang telah disahkan agar lebih transparan, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sumber energi, penindakan tegas terhadap oknum yang merugikan negara, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, serta tuntutan agar pemerintah bertanggung jawab atas berbagai kerusakan lingkungan dan langkah antisipasinya.
Memasuki agenda inti, berbagai Presiden Mahasiswa (Presma) serta perwakilan mahasiswa dari masing-masing kampus secara bergantian menyampaikan orasi dan aspirasi di hadapan massa aksi. Dalam orasi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat serta mendesak pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya.
Untuk menarik perhatian publik terhadap aksi yang berlangsung, massa sempat menutup sebagian ruas jalan di sekitar Lapangan Merdeka. Akibatnya, sejumlah pengendara harus mencari jalur alternatif untuk melanjutkan perjalanan. Menurut para Presma, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk simbolik sekaligus untuk melihat sejauh mana aparat kepolisian menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas selama demonstrasi berlangsung.
Seiring berjalannya aksi, berbagai tuntutan telah disampaikan oleh massa. Meskipun terdapat perwakilan DPRD Sumatera Utara yang berada di sekitar lokasi demonstrasi, massa aksi menilai tidak ada komunikasi ataupun dialog langsung yang dilakukan dengan para demonstran. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan peserta aksi, terlebih karena sebelumnya pihak DPRD diketahui pernah menemui dan berdialog langsung dengan massa aksi dari kampus lain. Sebagai bentuk protes atas minimnya respons tersebut, mahasiswa kemudian melakukan pembakaran ban di area demonstrasi.
Situasi sempat memanas ketika sebuah kendaraan milik TNI berusaha melintas melalui jalur yang telah diblokade oleh massa aksi. Para demonstran mempertahankan barikade dan meminta kendaraan tersebut untuk tidak melanjutkan perjalanan. Dalam momen tersebut, mahasiswa turut menyampaikan kritik serta berbagai tuntutan yang mereka perjuangkan. Setelah terjadi komunikasi antara kedua pihak, kendaraan tersebut akhirnya berputar arah dan meninggalkan lokasi melalui jalur lain sehingga situasi kembali kondusif.
Usai aksi berlangsung, kegiatan dilanjutkan dengan sesi konferensi pers dan wawancara bersama sejumlah Presiden Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi. Dalam sesi tersebut, Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Medan (Polmed), Ahmad Arya Atallah, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi dan diskusi bersama berbagai kampus yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Sumatera Utara. Menurutnya, demonstrasi dilaksanakan karena masih terdapat sejumlah kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah. Ia menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh elemen mahasiswa yang terlibat setelah melalui berbagai pembahasan dan kajian.
Arya juga menyampaikan bahwa pemilihan Lapangan Merdeka sebagai lokasi utama aksi didasari oleh kekecewaan mahasiswa terhadap minimnya respons dari pihak legislatif terhadap berbagai aksi yang sebelumnya telah dilakukan. Ia mengungkapkan bahwa sebelum demonstrasi berlangsung, aliansi mahasiswa telah mencari informasi terkait kehadiran Ketua DPRD Sumatera Utara. Namun, setelah memperoleh informasi bahwa Ketua DPRD tidak berada di lokasi pada hari tersebut, massa aksi akhirnya sepakat untuk memusatkan seluruh rangkaian demonstrasi di Lapangan Merdeka. Menurutnya, langkah tersebut diambil agar aspirasi mahasiswa tetap dapat disuarakan secara maksimal dan memperoleh perhatian yang lebih luas dari masyarakat maupun pemerintah.
Terkait respons institusi terhadap aksi yang dilakukan mahasiswa, Arya menyebut bahwa pihaknya telah terlebih dahulu melakukan audiensi dengan kampus sebelum demonstrasi berlangsung. Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyampaikan rencana pelaksanaan aksi yang membawa nama Politeknik Negeri Medan. Menurutnya, pihak kampus tidak mempermasalahkan keterlibatan mahasiswa dalam demonstrasi dan menunjukkan sikap yang terbuka terhadap pelaksanaan aksi sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Sikap tersebut dinilai menjadi dukungan bagi mahasiswa untuk tetap menjalankan fungsi kritisnya dalam menyuarakan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Arya menegaskan bahwa aliansi mahasiswa akan terus mengawal tuntutan yang telah disampaikan kepada pemerintah. Ia menyebut bahwa setiap bentuk perjuangan memiliki arti penting dalam mendorong perubahan serta menjadi pengingat bagi pemerintah terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Ia menekankan bahwa perjuangan yang dilakukan mahasiswa tidak akan sia-sia, sebagaimana yang sering disampaikannya kepada rekan-rekan mahasiswa, bahwa “sekecil-kecilnya perlawanan, tidak ada perlawanan yang sia-sia, perlawanan adalah perlawanan.”
Arya juga meyakini bahwa aksi yang dilakukan mahasiswa dapat menjadi shock therapy bagi pemerintah untuk lebih menyadari berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu yang diperjuangkan serta berkoordinasi dengan kampus-kampus lain guna menentukan langkah lanjutan apabila tuntutan yang diajukan belum memperoleh tanggapan yang memadai. (AS)
