Oleh: Sola Gratia Nababan
Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang digagas Presiden Prabowo Subianto masih menuai beragam tanggapan di tengah masyarakat. Program yang menargetkan pembentukan hingga 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini diproyeksikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian desa. Namun, di balik ambisi tersebut, muncul berbagai sorotan terkait tata kelola, skema pendanaan, hingga potensi kepentingan politik.
Pemerintah menilai Kopdes Merah Putih dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan ekonomi di desa. Koperasi dirancang sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, tempat penyimpanan hasil pertanian, layanan simpan pinjam, serta sarana penguatan usaha mikro masyarakat. Melalui program ini, pemerintah berharap rantai distribusi yang panjang dapat dipangkas sehingga harga barang menjadi lebih terjangkau bagi konsumen, sementara petani dan produsen memperoleh keuntungan yang lebih baik.
Di sisi lain, sejumlah akademisi dan pengamat mempertanyakan mekanisme pembentukan koperasi yang dinilai masih didorong oleh pemerintah pusat. Menurut mereka, koperasi pada dasarnya dibangun berdasarkan prinsip kesukarelaan, kebutuhan anggota, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang terlalu bersifat top-down dikhawatirkan dapat menggeser fungsi koperasi dari gerakan ekonomi masyarakat menjadi program yang berorientasi pada target administratif.
Kontroversi juga muncul terkait kebutuhan anggaran yang cukup besar. Pemerintah memperkirakan setiap koperasi memerlukan pembiayaan hingga miliaran rupiah yang bersumber dari kombinasi dana desa, dukungan perbankan, dan berbagai skema pembiayaan lainnya. Besarnya kebutuhan dana tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa alokasi dana desa yang selama ini dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat akan berkurang. Sejumlah pihak juga menilai kebijakan ini berpotensi membatasi ruang desa dalam menentukan prioritas pembangunannya secara mandiri.
Selain persoalan pendanaan, sejumlah ekonom mengingatkan adanya risiko kegagalan sebagaimana dialami beberapa program pemberdayaan ekonomi desa pada masa lalu. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, koperasi berpotensi menghadapi berbagai persoalan, seperti lemahnya manajemen, rendahnya partisipasi anggota, hingga penyalahgunaan dana. Kekhawatiran tersebut turut diakui pemerintah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengawasan harus diperkuat mengingat banyak koperasi pada masa lalu mengalami kegagalan akibat praktik korupsi dan tata kelola yang kurang baik.
Di sisi lain, pendukung program menilai Kopdes Merah Putih merupakan upaya untuk menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan. Mereka berpendapat bahwa selama ini desa lebih sering menjadi objek pembangunan daripada pelaku utama pembangunan. Dengan dukungan permodalan, jaringan distribusi, serta pendampingan dari pemerintah, koperasi diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sejumlah daerah juga mulai melaporkan antusiasme masyarakat terhadap pembentukan koperasi tersebut.
Beragam pandangan mengenai Kopdes Merah Putih menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh persoalan tata kelola pemerintahan dan arah pembangunan desa. Bagi pendukungnya, program ini merupakan terobosan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat desa. Sementara itu, pihak yang kritis menilai keberhasilan koperasi tidak diukur dari banyaknya koperasi yang dibentuk, melainkan dari tingkat kemandirian, transparansi, serta kemampuannya bertahan setelah dukungan pemerintah berkurang. Pada akhirnya, keberhasilan maupun kegagalan Kopdes Merah Putih akan menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi desa pada masa pemerintahan Prabowo.
Referensi: