Oleh: Assyifa
Indonesia terus mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif dari tahun ke tahun. Pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, serta aktivitas ekonomi yang terus berkembang menjadi indikator bahwa perekonomian nasional berada dalam kondisi yang cukup baik. Berdasarkan data pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), ekonomi Indonesia menunjukkan tren peningkatan sepanjang 2025 hingga awal 2026.
Pada Kuartal I 2025, pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,87 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 5,11 persen pada Kuartal II, kemudian sedikit melambat menjadi 5,03 persen pada Kuartal III sebelum kembali menguat hingga 5,39 persen pada Kuartal IV. Memasuki Kuartal I 2026, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,61 persen, menjadi capaian tertinggi dalam periode tersebut.
Di balik berbagai capaian tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang patut direnungkan. Ketika perekonomian nasional terus bertumbuh, mengapa masih banyak masyarakat yang merasa hidup semakin berat? Pertumbuhan ekonomi memang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi meningkat, tetapi belum tentu seluruh lapisan masyarakat menikmati hasilnya secara merata.
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, memenuhi kebutuhan sehari-hari masih menjadi tantangan. Harga sejumlah kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Berdasarkan pemantauan Dewan Ekonomi Nasional pada Minggu III Mei 2026, harga beberapa komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging sapi, dan minyak goreng mengalami peningkatan akibat berbagai faktor, mulai dari permintaan yang meningkat hingga gangguan distribusi. Kondisi tersebut membuat beban pengeluaran rumah tangga semakin besar.
Di sisi lain, persoalan ketenagakerjaan juga belum sepenuhnya terselesaikan. Meskipun tingkat pengangguran terbuka pada Kuartal I 2026 turun menjadi 4,68 persen atau sekitar 7,24 juta orang, angka tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan. Terbatasnya lapangan kerja, perkembangan teknologi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja pada beberapa sektor, serta ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri menjadi tantangan yang masih dihadapi.
Tekanan ekonomi tersebut turut memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah. Banyak rumah tangga mulai lebih selektif dalam mengatur pengeluaran karena biaya kebutuhan pokok, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan lainnya terus meningkat. Akibatnya, konsumsi rumah tangga ikut melambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam angka belum sepenuhnya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Salah satu penyebab kondisi tersebut adalah masih tingginya ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan kepemilikan aset. Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026 yang diterbitkan CELIOS menunjukkan bahwa akumulasi kekayaan masih terkonsentrasi pada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Bahkan, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan total kekayaan sekitar 55 juta penduduk. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang telah memiliki modal dan aset dalam jumlah besar.
Selain itu, konsentrasi kekayaan banyak berada pada sektor-sektor bernilai ekonomi tinggi, seperti pertambangan dan energi, yang didominasi oleh perusahaan maupun pemilik modal besar. Sementara itu, pertumbuhan pendapatan pekerja berlangsung lebih lambat dibandingkan pertumbuhan kekayaan kelompok tersebut. Akibatnya, kelompok berpenghasilan rendah yang bergantung pada upah memiliki peluang yang lebih kecil untuk meningkatkan kesejahteraan dibandingkan kelompok yang memperoleh pendapatan dari kepemilikan aset maupun investasi.
Ketimpangan tersebut juga tercermin dari perbedaan akses terhadap berbagai peluang. Kelompok masyarakat menengah atas umumnya lebih mudah memperoleh pendidikan berkualitas, mengakses layanan kesehatan yang lebih baik, mengembangkan investasi, hingga memanfaatkan peluang usaha yang lebih luas. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi keterbatasan modal, pendidikan, serta kesempatan kerja yang layak sehingga lebih sulit meningkatkan taraf hidupnya. Perbedaan akses ini memperlebar kesenjangan sosial, membatasi mobilitas antargenerasi, dan memperkuat siklus kemiskinan.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama Indonesia bukan semata-mata rendahnya pertumbuhan ekonomi, melainkan distribusi manfaat pertumbuhan yang belum merata. Ketika sebagian besar keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang memiliki modal dan aset, sementara masyarakat berpenghasilan rendah masih bergantung pada upah serta menghadapi kenaikan biaya hidup, maka pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan maknanya apabila hasilnya hanya dirasakan oleh sebagian kecil kelompok masyarakat.
Atas dasar itulah, pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan agar lebih inklusif. Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya angka Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari sejauh mana hasil pertumbuhan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Dengan memastikan setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap peluang ekonomi, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menjalankan berbagai kebijakan yang berorientasi pada pemerataan ekonomi. Beberapa di antaranya adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan membuka lapangan kerja, penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta pelaksanaan berbagai program prioritas seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan pembangunan tiga juta rumah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan daya serap tenaga kerja, serta memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan kelompok berpendapatan rendah.
Meski demikian, keberhasilan berbagai program tersebut tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau banyaknya kebijakan yang diluncurkan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang selama ini masih tertinggal. Pertumbuhan ekonomi baru dapat disebut berhasil apabila tidak hanya meningkatkan angka statistik, tetapi juga mempersempit kesenjangan dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Referensi:
https://id.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-growth-annual
https://dewanekonomi.go.id/publikasi/pemantauan-harga-pangan-minggu-iii-mei-2026
https://id.tradingeconomics.com/indonesia/unemployment-rate
https://share.google/6RXjPtsNq013bgxnC
https://celios.co.id/wp-content/uploads/2026/04/CELIOS_Ketimpangan-Ekonomi-Indonesia-2026-.pdf
https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI-2025_09_Bab-7.pdf
