25 Agustus 2025 betepat hari Senin Suasana di depan Gedung DPR/MPR RI kembali memanas. Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menolak kebijakan tunjangan perumahan anggota DPR yang nilainya mencapai Rp50 juta per bulan.
Aksi yang dimulai sejak pagi berlangsung damai, ketika kelompok mahasiswa, aktivis, dan warga membawa spanduk berisi kritik terhadap gaji dan fasilitas anggota dewan. Namun, situasi berubah tegang pada siang hari setelah sebagian demonstran mencoba menerobos pagar kawat berduri. Aparat kepolisian merespons dengan tembakan gas air mata, yang kemudian dibalas dengan lemparan botol, batu, hingga aksi pembakaran ban di bawah flyover Gatot Subroto.
Arus lalu lintas di kawasan Gatot Subroto lumpuh total. Sejumlah jalan ditutup dan dialihkan, sementara operasional Kereta Commuter Line jurusan Rangkasbitung–Tanah Abang sempat tertunda hingga sore akibat kondisi yang tidak kondusif.
Bentrokan berlangsung hingga menjelang malam. Sejumlah demonstran dan aparat mengalami luka-luka, baik karena gas air mata maupun lemparan benda tumpul. Situasi perlahan mulai reda setelah sebagian massa membubarkan diri.
Data yang beredar menunjukkan, total penghasilan anggota DPR bisa menembus Rp100 juta per bulan, termasuk gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lain. Kondisi ini menuai kritik keras dari berbagai pihak yang menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, apalagi di tengah sulitnya ekonomi rakyat. Sejumlah ekonom bahkan memperingatkan, gejolak sosial semacam ini berpotensi mengganggu iklim investasi serta stabilitas nasional.
Pihak DPR menanggapi kritik dengan menyatakan bahwa aspirasi publik tetap dihormati. Namun, mereka beralasan tunjangan besar itu sudah sejalan dengan kebutuhan hidup di ibu kota dan tanggung jawab besar yang diemban anggota dewan. Meski begitu, desakan agar kebijakan tersebut ditinjau ulang terus menguat.
Aksi ini disebut sebagai salah satu demonstrasi terbesar terhadap DPR dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, serikat buruh telah menyatakan akan menggelar aksi lanjutan pada 28 Agustus mendatang dengan tuntutan kenaikan upah 10,5 persen dan penghapusan sistem outsourcing.
Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menegaskan pihaknya siap menampung aspirasi masyarakat dan membahasnya demi perbaikan bangsa. Keduanya juga mengimbau agar aksi unjuk rasa tetap berlangsung secara damai dan sesuai aturan.
Kini, publik menunggu langkah pemerintah dan DPR. Apakah akan ada perubahan kebijakan, atau sekadar janji yang tak kunjung ditepati?. (ATS)
REFERENSI.
https://www.tempo.co/politik/beragam-respons-soal-ajakan-demo-25-agustus-di-gedung-dpr-2062450